Gemerlap dan PNPM Bisa Pacu Perekonomian

Halal bihalal keluarga besar Badan Pemberdayaan Mayarakat (Bapemas) dan pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan PNPM-MP se-Lamongan digelar di ruang Shaba Dyaksa Kabupaten Lamongan, kemarin (19/9). Di kesempatan itu Plt Sekkab Yuhronur Efendi berharap ada kolaborasi antara program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap) dengan PNPM untuk memacu dan mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dia mengungkapkan, infrastruktur jalan yang sebagian besar rusak parah sangat mengganggu mobilitas perekonomian di Lamongan. Jalan-jalan tersebut hampir tersebar merata di titik-titik dimana masyarakat beraktivitas. Keterlambatan pemeliharaan dan faktor cuaca yang ekstrem ditengarai mempercepat rusaknya jalan massal ini. “Perekonomian jelas tidak akan jalan tanpa infrastruktur yang baik,” kata dia.

Dia menambahkan, dengan Pendapatan Asli Daerah yang sekitar Rp 100 miliar (dalam APBD TA 2011 ditetapkan Rp 103,3 mliar) jelas tidak akan mungkin membangun sendiri, khususnya dalam masalah infrastruktur jalan. Untuk itu, lanjut dia, diperlukan sumber dana lain dan partisipasi masyarakat untuk bekerja sama membangun di berbagai sektor. “Kolaborasi program gemerlap dan PNPM sangat mungkin dilakukan untuk mempercepat mendorong perekonomian daerah,” ucap dia.

Sementara itu, Bapemas Heru Widi dalam forum tersebut menyampaikan ucapan selamat hari raya kepada seluruh undangan. Dia berharap mudah-mudahan terjalin kerja sama yang baik serta harmonis antara pegawai Bapemas dan pelaku PNPM. “Forum ini sebagai ajang silahturohmi agar tidak terjadi kesenjangan antara pegawai baik di PNPM dan Bapemas, “ ujarnya kal itu.

Sementara alokasi PNPM-MP Lamongan tahun ini total Rp 36 miliar untuk 25 kecamatan, yakni Rp 28,8 miliar dari APBN dan Rp 7,2 miliar bersumber dari APBD. Tahun lalu, nilai totalnya Rp 45,5 miliar yanhg terdiri dari Rp 36,4 miliar dari APBN dan Rp 9,1 miliar dari APBD. Pada tahun 2008 anggarannya sebesar Rp 17,5 miliar untuk 8 kecamatan. Kemudian naik lagi menjadi Rp 30,8 milyar untuk 21 kecamatan di tahun 2009.